DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Rekomendasi Strategis atas LKPJ Bupati 2025.

DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Rekomendasi Strategis atas LKPJ Bupati 2025.

DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Rekomendasi Strategis atas LKPJ Bupati 2025.

BATUBARA (SUMUT)---- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (21/04/2026) pukul 10:00 WIB hingga selesai.

 

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Wakil Ketua DPRD Rodial. Turut hadir Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, S.H., M.Si, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh anggota DPRD.

 

Selain itu, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara yang diwakili oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si, juga hadir dalam rapat tersebut. Suasana rapat berlangsung khidmat dengan pembahasan yang fokus pada evaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan.

 

Dalam rapat tersebut,Laporan hasil pembahasan Pansus LKPJ disampaikan secara resmi yang dibacakan oleh Muhammad Safi’i. Laporan ini memuat sejumlah catatan penting dan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Bupati serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Salah satu poin utama yang disoroti adalah kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tanjung yang dinilai masih memprihatinkan. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius melalui penyertaan modal pada Tahun Anggaran 2027 serta perbaikan sarana dan prasarana pada Perubahan APBD Tahun 2026.

 

Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam mengakomodasi hasil reses anggota DPRD dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dinilai sebagai bentuk representasi aspirasi masyarakat yang harus mendapat prioritas dalam penyusunan program kerja pemerintah.

 

Rekomendasi yang disampaikan DPRD diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Batu Bara. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

 

Rapat paripurna ini ditutup dengan harapan agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Pembangunan di Kabupaten Batu Bara dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

 

(Red)