Paripurna DPRD Batu Bara Bahas Hasil Reses Tahap II 2026, Soroti Kebutuhan Riil Masyarakat Di Daerah Pemilihan.

Paripurna DPRD Batu Bara Bahas Hasil Reses Tahap II 2026, Soroti Kebutuhan Riil Masyarakat Di Daerah Pemilihan.

Paripurna DPRD Batu Bara Bahas Hasil Reses Tahap II 2026, Soroti Kebutuhan Riil Masyarakat Di Daerah Pemilihan.

BATU-BARA(SUMUT)----DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Reses Tahap II Tahun 2026 pada Kamis (13/08/2026) di ruang rapat paripurna DPRD. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini menjadi wadah resmi bagi para anggota dewan untuk melaporkan hasil kunjungan kerja mereka ke daerah pemilihan masing-masing.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Safi’i, SH, bersama Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial. Hadir pula Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP, serta unsur Forkopimda, OPD, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.

Dalam penyampaian laporan, masing-masing juru bicara dari tujuh dapil memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya. Dapil I yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur desa serta peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM.

Dapil II yang mencakup Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar mengangkat isu pelayanan publik, kondisi jalan desa, serta kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan. Aspirasi tersebut diperoleh langsung melalui dialog dengan masyarakat, tokoh desa, dan kelompok pemuda saat kegiatan reses berlangsung.

Sementara itu, Dapil III dan Dapil IV menyoroti perlunya pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pedalaman. Usulan masyarakat didominasi oleh perbaikan akses jalan, pembangunan drainase, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan desa guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pada Dapil V dan Dapil VI, anggota DPRD juga menerima banyak masukan terkait kondisi ekonomi masyarakat, termasuk dukungan terhadap sektor perikanan, pertanian, serta kebutuhan bantuan sosial yang dinilai masih belum merata. Hal ini menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah.

Khusus Dapil VII Kecamatan Air Putih, selain persoalan infrastruktur dan ekonomi, anggota dewan juga menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial seperti PKH. Selain itu, masyarakat berharap adanya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk subsidi agar tidak melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menutup rapat paripurna, DPRD Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses akan dijadikan dasar dalam penyusunan program prioritas daerah. Hasil reses ini juga akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun 2026 serta penyusunan APBD Tahun 2027 guna memastikan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

 

(Red)