DPRD Batu Bara Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas KUA-PPAS APBD 2027, Tekankan Anggaran Pro Rakyat.

DPRD Batu Bara Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas KUA-PPAS APBD 2027, Tekankan Anggaran Pro Rakyat.

DPRD Batu Bara Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas KUA-PPAS APBD 2027, Tekankan Anggaran Pro Rakyat.

SIMALUNGUN (SUMUT)---Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota KUA-PPAS R.APBD Tahun Anggaran 2027 digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 11.00 WIB hingga selesai di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Rapat berlangsung dengan tertib dan menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan anggaran daerah.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Rodial, serta dihadiri oleh perwakilan Bupati Batu Bara yang diwakili Sekretaris Daerah Bapak Rusian Heri, S.Sos., M.AP. Turut hadir Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Bapak Herryawan, ST., M.Si, seluruh anggota DPRD, OPD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Bapak Jalasmar Sitinjak, SH, menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan masyarakat. Fraksi ini berharap pembahasan dapat segera dilakukan agar pembangunan tahun 2027 berjalan tepat waktu dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Safi’i menyampaikan bahwa KUA-PPAS merupakan bagian strategis dalam pembangunan daerah. Fraksi Gerindra mendukung pembahasan lanjutan dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal, serta mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran dan kepentingan masyarakat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicara Ibu Suminah menyatakan dukungan terhadap pembahasan Nota KUA-PPAS 2027 secara serius, efektif, dan efisien di masing-masing komisi DPRD. Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar tepat sasaran.

Selanjutnya, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Ibu Chairul Bariah, S.M, menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses penyusunan serta pembahasan anggaran. Fraksi ini berharap KUA-PPAS mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat serta menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) melalui Bapak Suriadi, SH, menyatakan kesiapan untuk membahas dokumen KUA-PPAS secara mendalam bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD. Fraksi ini menekankan agar proses pembahasan berjalan konstruktif, tepat waktu, serta menghasilkan APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

Di sisi lain, Fraksi KDRI yang dibacakan oleh Bapak H. Rohadi, S.P., M.H memberikan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya peningkatan target PAD minimal Rp27 miliar, pembentukan satgas optimalisasi PAD, serta penegasan pengawasan terhadap perusahaan dan aset daerah.

 Fraksi KDRI juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, prioritas pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta transparansi dalam pelaksanaan APBD 2027. Secara keseluruhan, seluruh fraksi menerima Nota KUA-PPAS untuk dibahas lebih lanjut dengan berbagai catatan dan masukan demi kemajuan Kabupaten Batu Bara.

 

(Red)